Senin, 06 Juni 2022
Sabtu, 04 Juni 2022
Deklarasi Nasional Erick Thohir for President 2024 Menggema di Surabaya
Sabtu, 20 Juni 2020
Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila
Kamis, 19 Mei 2022
Penunjukan Pejabat Bupati dapat Dilakukan tanpa usulan atau diluar usulan Gubernur
Minggu, 06 Juni 2021
Surya Paloh Bakal Jadi Rival Berat Prabowo di Pilpres 2024, Ini Kata Pengamat
Jakarta, Sigapnews.com,-Surya Paloh adalah nama besar dalam kancah politik di tanah air, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu diprediksi akan maju jadi calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024, tulis Tarmizi Age lulusan AMU Nordjylland, Aalborg, Denmark, Minggu (6/6/2021),
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal menjadi rival berat Prabowo Subianto dalam Pemilihan presiden 2024 mendatang.
Siapa yang tak kenal bang Surya Paloh, namanya akrab terdengar dimana-mana,”
Secara politik dan ekonomi Surya Paloh dinilai cukup layak dan mampu menjadi calon presiden, Ia punya partai dan merupakan salah seorang pengusaha sukses, serta di kenal di seantero Indonesia, ujar Tarmizi Age.
Kalau ditanya siapa pasangan yang paling cocok mendampinginya, saya yakin Surya Paloh dekat dengan semua kalangan tokoh di Indonesia, artinya Ia cocok dengan siapa pun, sebut Tarmizi Age,
Yang penting tokoh politik tersebut maju, itu utamanya.
“Kali ini Bang Surya harus maju sebagai Capres, dan prediksi saya Ia memang akan maju”, kata Tarmizi Age, putra Aceh yang kini menetap di Banten,
"Kita tunggu saja perkembangannya, apa lagi dalam politik itu bisa memunculkan hal-hal yang tidak diduga.
"Sebagai ketua partai, Surya Paloh bisa melakukan lobi-lobi politik.
Belakangan ini telah ramai lembaga survei merilis nama-nama yang potensial untuk maju di Pilpres 2024.
Sementara itu pakar politik Muhammad Mualimin menyampaikan, "Sederat nama yang beredar, Surya Paloh bisa menambah kekuatan jika berpasangan dengan Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar.
“Anies punya popularitas dan Muhaimin punya partai,” ujar Muhammad Mualimin, baru-baru ini.
Mualimin menambahkan, bergabungnya Nasdem dengan PKB bakal lebih menguntungkan bagi Surya Paloh.
“Bisa jadi koalisi yang kuat. Muhaimin dan PKB sudah malang melintang di dunia politik,” pungkasnya. (Syarif).
Jumat, 10 Juni 2022
Erick Thohir Center (ETC), Kedepankan Edukasi, Sosial Ekonomi dan Budaya
Rabu, 15 Juni 2022
Jokowi Resuffle Kabinet 3 Menteri dan 2 Wakil Menteri
Minggu, 10 April 2022
Dr Drs Yesaya Buinei MM Resmi Jabat Ketua Panitia Rakernas I Gercin Indonesia di Jayapura Papua
Senin, 29 Juni 2020
Ketua MPR RI : Pemberdayaan Perempuan Bagian Peningkatan Kualitas Generasi Bangsa
Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Mengingat kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen diantaranya adalah perempuan.
Ditambah berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Begitupun dengan negara lainnya. Di Perancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi Covid-19. Di Afrika Selatan, 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.
"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan Covid-19 di setiap negara. Indonesia tak boleh mengabaikan desakan tersebut. Jangan biarkan Covid-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/6/20).
Turut hadir Sekjen KOWANI Titien Pamudji, Ketua KOWANI Bidang Politik dan Lingkungan Hidup Nita Yudi, Ketua Bidang Politik KOWANI Corry Soekotjo, dan Wakil Sekjen KOWANI Siti Aniroh. Sedangkan Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo dan ratusan kader KOWANI lainnya mengikuti secara virtual.
Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi Covid-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.
"Pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0 – 100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan," tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan trend perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.
"Saya meyakini, trend peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat. Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. KOWANI sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan, dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.
"Perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, dari seorang perempuan, seorang Ibu. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet. (Red).
Minggu, 28 Agustus 2022
Kamis, 24 Oktober 2019
Adnan Bupati Gowa Paparkan Peran Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Nasional
Kamis, 25 Agustus 2022
Perayaan HUT PAN ke 24 di Kemang Berlangsung Meriah
Kamis, 14 Juli 2022
BM PAN Kolaka Siap Menangkan Pemilu 2024
Sabtu, 09 Desember 2023
Pertemuan Gibran dan Abuya Muhtadi Tidak Ubah Sikap Politik Ulama Kharismatik Banten Tetap Konsisten Dukung Ganjar-Mahfud
Banten, Sigapnews.com, Ulama kharismatik Banten, K.H. Ahmad Muhtadi Dimyathi atau Abuya Muhtadi dikunjungi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Kunjungan tersebut tidak mengubah pilihan politik Pimpinan Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu itu.
“Tidak ada sikap perubahan politik. Abuya tetap konsisten mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ungkap Sekjen DPP Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), M. Sirojudin Amlawi di Pandeglang, Jumat (8/12/2023).
“Sangat tegas, sampai terakhir saya konfirmasi dengan putera Abuya. [Beliau] menyampaikan kepada saya, ‘tolong sampaikan kalau ada yang bertanya, Abuya tetap konsisten di Ganjar dan Mahfud,’” tegas Sirojudin.
Sirojudin menambahkan, Abuya Muhtadi tidak hanya mendukung, tapi juga bersedia menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Sebelumnya, beredar video viral yang menyebut Abuya Muhtadi mendukung Prabowo-Gibran. Sirojudin menegaskan, video itu dimanfaatkan segelintir orang dengan memelintir omong Abuya.
“Sudah diklarifikasi langsung oleh Abuya, itu hanyalah mainan anak-anak saja yang memanfaatkan situasi dan kondisi Abuya dalam keadaan inilah (masa kampanye),” ungkap Sirojudin.
Menurut Sirojudin, Abuya Muhtadi sama sekali tidak menyangka kalau video tersebut viral.
Adapun pertemuan antara Gibran Rakabuming dan Abuya Muhtadi hanya berlangsung singkat dan juga hanya bersifat silaturahmi.
“Sebatas hanya memohon doa saja dan menyampaikan bahwa tujuan ke sini hanya silaturahmi, tidak lebih dari itu. Makanya, durasinya singkat,” ungkap Sirojudin.
Minggu, 15 Mei 2022
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Merilis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dan Polri Saat Mudik Masih Tinggi
Sabtu, 10 September 2022
Mentan SYL Bahas Kekuatan Nalar dan Gengsi Kultural Wujudkan Unhas di KTI Jadi Pilar Menuju Indonesia Maju Modern Ditengah Krisis
Sabtu, 11 Juni 2022
Talk Show Jurnalistik Warnai Reuni Akbar Alumni Dies Natalis 35 Tahun STIKP
Selasa, 24 Maret 2020
DPP Partai Golkar Resmi Tugaskan TEC Maju Pilkada Lamsel
Sabtu, 02 Mei 2020
KPK Bersama Penggiat Anti Korupsi Kawal Bansos Covid-19 di Sulsel
Sigapnews.com, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21
April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan data non-DTKS, dalam pemberian Bantuan
Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak
pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
”DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis
data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan
sosial kepada masyarakat secara nasional. DTKS senantiasa
mengalami perbaikan”, kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu,
22/4/20, di Jakarta.
Alasan pertama, Firli menjelaskan, melalui pelaksanaan
rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-
PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di
Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor
Induk Kependudukan (NIK).
“Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini
keberadaannya berdasarkan NIK,” jelas Firli.
Alasan lain penggunaan DTKS adalah, perbaikan
terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara
berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah,
dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini
penerima telah tepat sasaran.
Untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran KPK tersebut,
Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI
Wilayah VIII Sulawesi, Adliansyah Malik Nasution yang akrab
disapa Bang Choky, mengajak dedengkot Penggiat Anti Korupsi
di Sulsel, Djusman AR, bersama rekan-rekan lainnya
membantu KPK, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam
penyaluran bantuan sosial tersebut.
Djusman AR yang dikonfirmasi, Ahad 3/5/20,
mengatakan, 'Dirinya siap bersinergi dan mengajak rekan-rekan penggiat anti
korupsi lainnya di Sulsel, membantu KPK melakukan pengawasan
dan pelaporan ke KPK, bila ditemukan indikasi penyalahgunaan
dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.
“KPK berharap ke masyarakat, khsusus kepada kami lembaga
yang memang fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi,
untuk terlibat langsung mengawal dan memonitoring, serta
mengadukan ke KPK apabila menemukan hal-hal yang
menyimpang dari ketentuan pendistribusian bantuan sosial
tersebut” tegas Djusman AR.
Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik (LP-SIBUK) Sulsel, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, mengatakan,
pihaknya tak punya alasan apapun untuk tidak mendukung
langkah KPK tersebut, sebab lembaganya memang dari dulu
sampai sekarang, tak pernah surut dalam melakukan perlawanan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi di
Sulsel, pungkas Dujusman AR yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKal) NGO Sulawesi ini.(Red).
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram